KTP Punya Siapa?

Apa yang aneh tapi nyata, itu pasti ada di Indonesia.

Bagi sebagian besar warga yg baik, pasti tahu KTP, dan singkatannya Kartu Tanda Penduduk, yg secara luas berarti kartu tanda identitas. KTP juga yg menunjukan di mana kita berdomisili, dan dari mana asal kita, serta keterangan personal lainnya.

Di luar negri (sori Indonesia, bukannya membanding-bandingkan, soalnya kamu ini gak mau berubah sih. Negara tetangga sudah berubah, kamunya masih aja mikirin perut) bahkan lebih jauh lagi manfaat KTP. Kartu identitas penduduk, memuat keterangan yg lebih lengkap; golongan darah, riwayat tinggal, catatan kelakuan baik, bahkan sampai nomor jaminan sosial. Sehingga tidak heran kalo salah satu benda yg harus sedia-selalu dibawa adalah KTP.

Di Indonesia jg sih, kita wajib bawa KTP, sayangnya bukan karena KTP itu penting, semata-mata hanya agar tidak dirazia, atau menunjukan di atas 17 tahun jadi bisa masuk pub atau night club, atau yg sedikit lebih maju berpikir, kalo terjadi apa-apa, mayat gw teridentifikasi man.

Beberapa waktu lalu, salah-satu teman saya, sebut saja Benny (soalnya memang namanya Benny), kostnya dirazia KTP oleh satpol. Padahal, kebanyakan yg kost di sana adalah mahasiswa Binus (Kemanggisan).

Ternyata Kartu Mahasiswa saja tidak cukup untuk membuktikan kepentingan keberadaan teman saya dan beberapa mahasiswa lainnya di daerah sana. Wow, kelurahan lebih tinggi standarnya dibanding dengan ngurus buka tabungan di Bank!

Singkat cerita, yg tidak memiliki KTP Jakarta, KTP mereka disita, dan disuruh ambil di Kelurahan bersamaan dengen mengurus KTP Jakarta. Biaya ngurus KTP Jakarta Rp40.000 dan hanya berlaku setahun. Bagi warga (yg masih selalu saja dianggap) non-pribumi hanya boleh membuat kartu domisili dan berlaku 6 bulan (jadi tiap 6 bulan harus diperbaharui lagi) dengan biaya setiap kali mengurus Rp50.000.

Ok deh, selain ada rasialisme, apa lagi yg dimliki negara ini?
Korupsi? Ok, that's a different things!

Bukannya razia KTP untuk mengantisipasi pendatang gelap yg tidak memiliki kepentingan di Jakarta? Lah, kenapa bukan razia di kolong jembatan, dan malah di daerah kost-kostan mahasiswa atau malah di tempat tinggal ekspatriat?? Ow i see, karena di kolong jembatan gak ada duitnya coy!

Kalo semua orang harus membuat KTP di mana dia berada, dan bukan di mana dia menetap, maka orang-orang yg seperti saya ini, setidak-tidaknya harus memiliki KTP lebih dari empat. Orang lain ATMnya yg banyak, saya malah ngumpulin KTP! Setidak-tidaknya saya tercatat tinggal lebih dari setahun di empat kota; Bogor - Bandung - Jakarta - Banjarmasin.

Justru dengan begini bukannya muncul modus kejahatan baru? Tinggal apply Kartu Kredit dimasing-masing kota. Pakai sampai limit habis, buang bersama KTP. Belanja banyak, duit gak habis, gak ketangkap, hati gembira. Mati masuk neraka.

Pemerintah sendiri sebenarnya bingung dan rancu dengan perbuatannya sendiri, khususnya menjelang Pilkada yg dimuat disini. Pemerintah mencurigai pemilihan Gubernur dan wakil propinsi Jawa Barat rancu, karena hak suara berdasarkan KTP.

Seharusnya memang semua pemilik KTP memiliki hak suara (kan yg punya suara penduduk, dan KTP itu kartu tanda penduduk??) .Tapi yg terjadi, semua pendatang disuruh bikin KTP setempat, jadi bingung bedain antara penduduk tetap dengan pendatang, soalnya dua-duanya punya KTP.

Akhirnya KTP bukan menjadi kartu indetitas yg valid lagi nantinya. Kalo sudah begitu, dengan apa kita membuktikan diri kita valid sih sebagai penduduk??

Negara kita ini sebenarnya punya perencanaan gak? Atau memang sama seperti galian di tepi jalan, yg selalu saja ada alasan untuk digali dan ditimbun lagi. Kata temen sih biar selalu ada proyek.

Kalo pemerintahan plin-plan begini, pemilihan mendatang saya milih anak SD saja lah pak, biar plin-plan tapi masih ada lucu-lucunya.